Polybius ahli sejarah dan pencetus Cyclus Theori

Foto lukisan ilustrasi dari seorang Jean Jacques Rousseau.

Hidup pada tahun 1712-1778 adalah seorang dengan kebangsaan Swiss, seorang pemikir besar dan penulis buku dan seorang yang memiliki pandangan yang luas dan bebas. Ajaran Jean Jacques Rousseau atau sebut saja beliau ini Rousseau dalam bukunya Discours sur I inegalite parmi les hommes ( Tinjauan-tinjauan tentang ketidaksamaan antara orang-orang), Lettres ecrites de la Montagne (Surat-surat yang ditulis di gunung-gunung) dan Contrat Sosial (Perjanjian Masyarakat).

Perjanjian Masyarakat menurut Rousseau

Ilustrasi bagaimana perjanjian dilakukan

1. Terciptanya kemauan umum atau volonte generale, yaitu kesatuan daripada kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat, inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi, atau kedaulatan.
2. Terbentuknya masyarakat, atau Gemeinschaft, yaitu kemauan daripada orang-orang yang sedang menyelenggarakan perjanjian masyarakat. Masyarakat inilah yang memiliki kepentingan umum, yaitu suatu kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang tidak dapat dilepaskan. Oleh karena itulah kekuasaan yang tertinggi tadi, atau kedaulatan, disebut kedaulatan rakyat.

Kekuasaan Raja dan Sifatnya

Mahkota sebagai lambang kerajaan

Kekuasaan ini tidak boleh dipindahkan ke lain tangan, atau tidak dapat diserahkan baik secara mutlak maupun sebagian. Dan kekuasaan raja menurut Rousseau adalah sesuatu yang bersifat pinjaman, sebab pada saat masyarakat tersebut melakukan perjanjian, masayarakat tida menyerahkan seluruh hak dan kekuasaannya kepada raja namun menyerahkan kehendak dan kemauannya kepada masyarakat, yang merupakan keastuan tersendiri, yang timbul karena perjanjian masyarakat tersebut.

Lalu bagaimana sifat kekuasaan Raja ? Menurut Rousseau masyarakat hanya dapat meyerahkan kekuasaan kepada penguasa sedangkan kedaulatan tidak dapat diserahkan kepada siapapun juga melainkan berada tetap pada masyarakat. Dan sifat penguasa hanyalah kehendak umum dari masyarakat itu sendiri, dan dalam kondisi ini apabila penguasa melakukan tindakan yang bertentangan atau menyimpang maka penguasa tersebut dapat diganti. Disini jelasa bahwa Rousseau ingn menjelaskan bahwa raja hanya sebagai wakil rakyat dan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, dan tentunya dapat digeser oleh rakyat pula.

Namun pandangan seorang Rousseau yang luas ini tentunya memiliki efek terlebih karena beliau adalah seorang pemikir besar pada jamannya. Konsekuensi dari ajaran beliau yaitu diantaranya :

1. Adanya hak dari rakyat untuk mengganti atau menggeser penguasa. Ini tentunya berhubungan terhadap revolusi yang berhubungan dengan rakyat.
2. Adanya faham kekuasaan rakyat dan kedaulatan rakyat. Rakyat yang gemeinschaft dan sifatnya abstrak.

Sifat-sifat pada kepentingan yang dituju

Sifat-sifat dari kepentinan yang dimaksud disini adalah Volonte generale yaitu ditujukan kepada kepentingan umum, Volonte de corps yaitu ditujukan kepada kepentingan golongan, Volonte particuliere yaitu ditujukan kepada kepentingan perseorangan, Volonte de tous yaitu ditujukan kepada kepentingan semua orang tetapi orang-orang itu tidaklah merupakan satu kesatuan (atau kepentingan khusus) .

Kemauan umum atau Volonte Generale ?

Lukisan klasik masyarakat zaman dahulu

Menurut Rousseau adalah dengan cara pemungutan suara dari orang-orag yang merupakan masyarakat itu sendiri. Namun tentunya hal ini menimbulkan hal pelik di masyarakat mengenai apakah semua orang memiliki kemauan yang sama ? Dengan ini Rousseau menjelaskan bahwa kemauan umum atau volonte generale adalah kemauan majoritas daripada masyarakat itu, atau dengan kalimat yang lebih sederhana kemauan dari anggota masyarakat itu dikurangi dengan kemauan yang berbeda.

Bentuk-bentuk Negara

1. Apabila kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintahan ada pada seorang raja sebagai wakil daripada rakyat, maka hal ini disebut dengan ketatanegaraan Monarki.
2. Apabila kekuasaan negara atau pemerintahan itu ada pada dua orang atau lebih dan baik sifatnya maka hal ini disebut dengan ketatanegaraan Aristokrasi.
3. Apabila kekuasaan negara atau pemerintahannya itu ada pada rakyat dan sifatnya adalah baik maka hal ini disebut dengan ketatanegaraan Demokrasi.

Bagikan: