100+ Soal CPNS 2021 Undang-Undang Dasar 1945 dan contoh soal ujian simulasi PPPK 2021
100+ Soal CPNS 2021 Undang-Undang Dasar 1945 dan simulasi PPPK 2021
Berikut contoh soal TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) berjumlah 100 contoh soal CPNS dan PPPK 2021 dalam ujian CAT (Computered Assisted Test).
- Perencanaan pembuatan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) sudah dilakukan sejak kependudukan ...
A. Inggris
B. Jepang
C. spanyol
D. Belanda
E. Portugis - Perencaan pembuatan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dilakukan dalam sidang BPUPKI selama ... masa sidang.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5 - Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang kedua BPUPKI adalah ...
A. Panitia SembilanB. Panitia KecilC. JepangD. PKKIE. MPR - Panitia Sembilan diketuai oleh ...A. Mr.Ahmad SoebardjoB. H.O. S. Cokro AminotoC. Drs. Moh. HattaD. Moh. YaminE Ir. Soekarno
- Panitia Kecil terdiri dari tujuh orang yang diketuai oleh ...A. H.Agus SalimB. Mr.A. MaramisC. Prot. Dr. SoepomoD. Mr.WongsonegoroE. Mr.R. Pandji Singgih
- Berikut ini merupakan anggota dari Panitia Kecil, kecuali ...A. Ir. SoekarnoB. H.Agus SalimC. Mr.A. MaramisD. Prof. Dr. SoepomoE. Mr.Wongsonegor
- UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) disahkan pada tanggal ...A. 1 Juni 1945B. 1Maret 1945sC. 1 Oktober 1945D. 17 Agustus 1945E. 18 Agustus 1945
- Yang mengesahkan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) adalah ...A. Panitia SembilanB. Panitia KecilC. BPUPKID. PKKIE. MPR
- Di dalam UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945), secara sah Negara Indonesia berbentuk ...A. SerikatB. FederalC. MonarkiD. KerajaanE. Republik
- Walaupun secara resmi tidak menggunakan nama UUD Sementara, namun sejak semula pembentukan UUD 1945 (Undang-undang Dasar 1945) dimaksud bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dalam Aturan Tambahan Pasal ...A. Pasal 1B. Pasal 2C. Pasal 3D. Pasal 4E. Pasal 5
- Yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dapat diperkirakan ...A. pembentuk UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) sendiri masih belum merupakan badan respresentatif untuk menetapkan UUDB. masih belum mempunyai presiden dan wakil presidenC.Belanda masih ingin menduduki Negara IndonesiaD. masih dalam kondisi politik yang belum stabilE. masih terjadi perang
- Undang-Undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ...A. UUD 1945 (Undang-undang Dasar 1945)B. UUD 1945 AmandemenC. Konstitusi RIsD. KonvensiE. UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
- UUD di Indonesia yang berlaku dua kali periode di Indonesia adalah ...A. UUD 945B. UUD 1945 AmandemenC. Konstitusi RISD. KonvensiE. UUDS 1950
- Yang menyatakan kembali ke UUD 1945 setelah UUDS 1950 adalah ...A. Berita Republik Indonesia Tahun lI No. 7 tanggal 15 Februari 1946B. Berita Republik Indonesia Tahun l No. 7 tanggal 15 Februari 1946C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959D. Tiga Komando RakyatE. Tiga Tuntutan Rakyat
- Yang mengesahkan UUDS adalah ...A. Panitia SembilanB. Panitia KecilC. KNIPD. PKKIE. MPR
- UUDS secara resmi berlaku sejak ...A. 18 Agustus 19455. 17 Agustus 1950C. 17 Agustus 1945D. 17 Agustus 1951E. 18 Agustus 1950
- UUDS hanya bersifat sementara, oleh karena itu harus segera dibuat UUD yang baru oleh ...A. Badan KonstituanteB. Panitia SembilanC. KNIPD. PKKIE. MPR
- Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah UUD 1945 adalah ...A. MAB. DPRC. DPDD. MPRE. Presiden
- UUD 1945 disebut sebagai konstitusi rigid karena pada waktu perubahannya harus ...A. dilakukan oleh MPRB. dilakukan dengan persetujuan DPRC.dilakukan dengan persetujuan presidenD. dilakukan dengan persetujuan DPR dan presidenE. dilakukan dengan persetujuan sekurang kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang
- Pada masa reformasi, UUD 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak ...A. 1B. 2C. 3D. 4E. 5
- Amandemen pertama dilakukan pada tanggal ...A. 10 November 2001B. 19 Oktober 1999C. 18 Agustus 2000D. 10 Agustus 2002E. 11 Agustus 2003
- Amandemen kedua dilakukan pada tanggal …A. 10 November 2001B. 19Oktober 1999C. 18 Agustus 2000D. 10 Agustus 2002E. 11 Agustus 2003
- Amandemen ketiga dilakukan pada tanggal ...A. 10 November 2001B. 19 Oktober 1999C. 18 Agustus 2000D. 10 Agustus 2002E. 11 Agustus 2003
- Amandemen keempat dilakukan pada tanggal …A. 10 November 2001B. 19 Oktober 1999C. 18 Agustus 2000D. 10 Agustus 2002E. 11 Agustus 2003
- Amandemen pertama dilakukan pada era Presiden ...A. SoehartoB. MegawatiG. B.J. HabibieD. K. H.Abdurrahman WahidE. Susilo Bambang Yudhoyono
- Amandemen kedua dilakukan pada era Presiden ...A. SoehartoB. MegawatiC. B.J. HabibieD. K.H.Abdurrahman wahidE. Susilo Bambang Yudhoyono
- Amandemen pertama dilakukan pada era Presiden ...A. SoehartoB. MegawatiC. B. J. HabibieD. K.H.Abdurrahman WahidE. Susilo Bambang Yudhoyono
- Setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, MPR memiliki kedudukan sebagai ...A. lembaga tertinggi negara di atas PresidenB. lembaga tinggi negara di atas DPRC.lembaga tertinggi negaraD. lembaga tinggi negaraE. lembaga negara
- Amandemen keempat dilakukan pada era Presiden ...A. SoehartoB. MegawatiC.B.J.HabibieD. K.H. Abdurrahman WahidE. Susilo Bambang Yudhoyono
- Kesepakatan dasar MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945 yaitu ...A. Peraturan internasional dalam penjelasan dimasukan dalam pasalB. Bentuk negara kesatuan tetap dipertahankanC. Bentuk negara serikat tetap dipertahankanD. Pembukaan UUD 1945 tidak akan dirubahE. Sistem parlemen tetap dipertahankan
- Konstitusi Negara Indonesia adalah ...A. Peraturan tidak tertulisB. Peraturan tertulisC.PancasilaD. UUD 1945E Konvensi
- Rumusan Pancasila tercantum dalam ...A. Aturan Tambahan UUD 1945B. Aturan Peralihan UUD 1945C.Batang Tubuh UUD 1945D. Pembukaan UUD 1945E. Penjelasan UUD 1945
- Penyataan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka, hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ...A. 1B. 2C. 3D. 4E. 5
- Bentuk pemerintahan Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 adalah ...A. SerikatB. MonarkiC. KerajaanD. RepublikE. Parlementer
- Yang disebut Warga Negara Indonesia adalah ...A. Orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yangdisahkan oleh UU sebagai warga negaraB. Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di IndonesiaC.Warga Negara Indonesia yang lahir di IndonesiaD. Warga negara asing yang lahir di Indonesia
- Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia memakal konstitusi ...A. UUD 1945 yang diamandemenB. UUD 1945C. UUDs 1950D. UUD RISE. UUDS
- Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003, merupakan bunyi dari ...A. Pasal 1 Aturan TambahanB. Pasal 2 Aturan TambahanC.Pasal 1 Aturan PeralihanD. Pasal 2 Aturan PeralihanE. Pasal 3 Aturan Peralihan
- Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, merupakan bunyi dari ...A. Pasal1 Aturan TambahanB. Pasal 2 Aturan TambahanC.Pasal 1 Aturan PeralihanD. Pasal 2 Aturan PeralihanE. Pasal 3 Aturan Peralihan
- Yang merupakan salah satu makna dari Pembukaan UUD 1945 alinea kedua adalah ...A. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilanB. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajanan di atas duniaD. Pemerintah Indonesia mendukung kemrdekaan bagi setiap bangsa
- Berikut ini yang merupakan salah satu makna dari Pembukaan UUD 1945 alinea kedua adalah ...A. Adanya momentum yang harus dimantaatkan untuk menyatakan kemerdekaanB. Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi)D. Bentuk Negara Indonesia adalah republikE. Dasar negara adalah Pancasila
- Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup terjadi pada masa ...A. UUD 1945 periode pertama tahun 1945-1949B. UUD 1945 periode kedua tahun 1959-1966C. UUD 1945 setelah amandemenD. Konstitusi RISE. UUDS 1950
- Bab I Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang ...A. Majelis Permusyawaratan RakyatB. Kekuasaan Pemerintahan NegaraC. Bentuk dan Kedaulatan NegaraD. Kementerian NegaraE. Pemerintah Daerah
- Bab lI Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang ...A. Majelis Permusyawaratan RakyatB. Kekuasaan Pemerintahan NegaraC.Bentuk dan Kedaulatan NegaraD. Kementerian NegaraE. Pemerintah Daerah
- Bab III Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang ...A. Majelis Permusyawaratan RakyatB. Kekuasaan Pemerintahan NegaraC. Bentuk dan Kedaulatan NegaraD. Kementerian NegaraE. Pemerintah Daerah
- Bab V Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang ...A. Majelis Permusyawaratan RakyatB. Kekuasaan Pemerintahan NegaraC. Bentuk dan Kedaulatan NegaraD. Kementerian NegaraE. Pemerintah Daerah
- Bab VI Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang ...A. Majelis Permusyawaratan RakyatB. Kekuasaan Pemerintahan NegaraC. Bentuk dan Kedaulatan NegaraD. Kementerian NegaraE. Pemerintah Daerah
- Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan UUD 1945 Pasal ...A. 29 Ayat 1B. 29 Ayat2C. 30 AyatD. 30 Ayat 2E. 30 Ayat 3
- Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tercantum dalam UUD 1945 Pasal ...A. 31 Ayat 1B. 31 Ayat 2C. 31 Ayat 3D. 31 Ayat 4E. 31 Ayat 5
- Yang mengatur bendera negara dengan warna Merah Putih adalah UUD 1945 Pasal ...A. 33B. 34C. 35D. 36E. 37
- Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara diatur dalam UUD 1945 Pasal ...A.33B.34C.35D. 36E.37
- Usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan... memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden/wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya ...A. terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah KonstitusIB. terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah AgungC. terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah AgungD. terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPRE. terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung dan MPR
- Sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan negara RI menganut sistem konstitusional bahwa kekuasaan tertinggi di tangan ...A. MPRB. DPR dan MPRC. MPR dan DPDD. RakyatE. Rakyat dan MPR
- Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdasarkan ...A. KekuasaanB. FederalC. Monarki
D. Rechstaat
E. Republik - Perhatikan pilihan berikut :1. Rancangan pernyataan Indonesia merdeka2. Rancangan Pembukaan UUD 19453. Rancangan Pasal-pasal UUD 1945Hasil sidang BPUPKI adalah ...A. 1B. 1 dan 2C. 2 dan 3D. 1, 2, dan 3E. 1,2, dan 3 salah
- Rapat terakhir sebelum diumumkannya kemerdekaan Indonesia, berlangsung di rumah ...A. Laksamana MaedaB. Laksamana KoisoC. Sayuti MelikD. Muhammad HattaE. Soekarno
- Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya yaitu merancang UUD 1945 berikut rancangan dasar negara dan rancangan pernyataan Indonesia merdeka, maka dibentuklah PPKI pada tanggal ...A. 6 Agustus 1945B. 7 Agustus 1945C. 8 Agustus 1945D. 14 Agustus 1945E. 15 Agustus 1945
- BPUPKI yang bertugas menyusun Dasar Indonesia Merdeka (Undang- Undang Dasar) diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan didampingi seorang Ketua Muda bernama ...A. R.P. SoerosoB. Muhammad HattaC. Wahid HasyimD. Abikusno TjokrosujosoE. H. Agus Salim
- Atas janji perdana menteri Jepang pada tanggal 7 September 1944, maka dibentuklah sebuah badan bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) pada tanggal ...A. 29 April 1945B. 19 April 1945C. 28 Mei 1945D. 19 April 1945E. 1 Mei 1945
- Perdana Menteri Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia melalui ucapannya pada 7 September 1944 adalah ...A. KoisoB. TaroC. TakasimotoD. HiroE. Aso
- Contoh konvensi yang masih terpelihara hingga saat ini dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia hingga saat ini adalah ...A. Pidato akhir tahun Presiden RIB. Pidato kenegaraan 16 AgustusC. Pidato dalam pembukaan acara resmiD. Pidato mengenai suatu masalah hukumE. Keputusan Presiden
- Aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan disebut ...A. konvensiB. dekritC. doktrinD. PerpuE. Kepres
- Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa urutan ketiga dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah ...A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945B. Peraturan PresidenC. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangD. Peraturan PemerintahE. Peraturan Daerah
- Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi ...A. NormaB. Norma dan aturanC. Norma dan hukum adatD. Norma dan sanksiE. Aturan-aturan
- Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat ...A. kontrolB. legislasiC. alokasiD. pengawasanE. hukum
- Menurut amendemen keempat UUD 1945 dinyatakan bahwa ... tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945 .A. Aturan TambahanB. Aturan PeralihanC. Peraturan PemerintahD. Penjelasan
- Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Dasar 1945 itu telah ditetapkan oleh ...A. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKD dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945B. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945C. PPKI dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945D. BPUPKI dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945E. PPKI dan mulai berlaku pada tanggal 29 April 1949
- UUD 1945 untuk pertama kalinya diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskahnya pertama kali dimuat secara resmi dalam Berita Negara, yaitu ...A. Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946B. Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1945C. Berita Republik Indonesia Tahun II No.17 tanggal 15 Februari 1946D. Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1949E. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946
- Berikut ini adalah sebab-sebab perlunya amandemen atas UUD 1945, kecuali ...A. UUD 1945 bersifat singkatB. UUD 1945 bersifat multitafsirC. UUD 1945 percaya pada semangat penyelenggara negaraD. UUD 1945 bersifat luwesE. UUD 1945 bersifat sementara
- Sebagai hukum dasar tertulis, UUD 1945 mengikat Pemerintah, Lembaga Negara, Lembaga Masyarakat, setiap Warga Negara Indonesia, dan ...A. setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik IndonesiaB. setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik IndonesiaC. setiap orang yang ada di Indonesia kecuali Corps DiplomaticD. setiap penduduk dan warga negara asing yang tinggal minimal tahunE. setiap penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia dan orang asing yang telah tinggal lebih dari 20 tahun
- Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah yang fundamental karena memuat berbagai unsur mutlak, kecuali ...A. Sistem pemerintahanB. Dasar falsafah negaraC. Bentuk negaraD. Tujuan negaraE. Ketentuan diadakannya UUD Negara
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat disetujui semua pihak pada saat berlangsungnya ...A. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, BelandaB. Perjanjian Linggar Jati di Kuningan, Jawa BaratC. Perjanjian RenvilleD. Perjanjian Malino di Sulawesi SelatanE. Sidang Umum PBB
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak berlaku di salah satu ibukota provinsi di Indonesia, yaitu ...A. AcehB. Sumatera BaratC. Kalimantan TengahD. JogjakartaE. Irian Jaya
- Dalam kurun waktu 1945-1949, di Indonesia terjadi perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer melalui suatu maklumat yang dikeluarkan pada tanggal ...A. 14 November 1947B. 24 November 1949C. 14 November 1945D. 14 November 1949E. 18 November 1949
- Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) berlaku di Indonesia sejak tanggal ...A. 17 Agustus 1950-5 Juli 1959B. 17 Agustus 19495- Juni 1959C. 17 Agustus 1950-15 Juli 1955D. 27 Agustus 1950-5 Juli 1959E. 17 Agustus 1950-15 Agustus 1959
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) di Indonesia berlaku mulai tanggal ...A 27 Desember 1949-17 Agustus 1950B. 27 Desember 1949-17 Agustus 1959C. 27 Desember 1949-5 Juli 1959D. 17 Desember 1949-17 Agustus 1950E. 7 Desember 1949-17 Agustus 1950
- Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebaga urusan pemerintah pusat, yaitu ...A. Agama, Kehakiman dan HAM, Pertahanan, dan Luar NegeriB. Kehakiman dan HAM, Pertahanan, Luar Negeri, dan PendidikanC. Pendidikan, Pertahanan, Agama, dan Luar NegeriD. Luar Negeri, Agama, Kehakiman dan HAM, dan PendidikanE. Perdagangan, Kehakiman dan HAM, Pertahanan, dan Luar Negeri
- Perhatikan pernyataan berikut !1. Merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.2. Sebagai pelaksana fungsi auditif, operatif, rekomendasi, judikatif.3. Berkedudukan di ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi4. Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden.5. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.Manakah dari kelima pernyataan di atas yang merupakan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ?A. 1,2, 3, 4, dan 5B. 2, 3, 4, dan 5C. 1, 3, 4, dan 5D. 3, 4, dan 5E. 1, 3 ,4, dan 5
- Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK), kecuali ...A. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.B. Susunan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang.C. Mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung masing-masing sebanyak tiga orang.D. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.E. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR
- Perhatikanlah pernyataan berikut !1. Bersifat mandiri.2. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.3. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang4. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.5. Memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Manakah yang merupakan kedu-dukan Komisi Yudisial (KY) RI ?A. 1, 2, dan 3B. 1, 2, dan 4C. 1, 3, dan 4D. 1,3, dan 5E. 4 dan 5
- Perhatikanlah pernyataan berikut !1. Sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi bagi semua peradilan terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh pengaruh lainnya.2. Susunan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang.3. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahka mah Agung diatur dalam undang-undangManakah dari pernyataan di atas yang merupakan kedudukan Mahkamah Agung?A. 1, 2, 3, dan 4B. 1, 2, 4, dan 5C. 2, 3, 4, dan 5D. 1, 2, 3, 4, dan 5E. 1, 3, 4, dan 5
- Manakah dari pilihan berikut yang bukan merupakan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ?A. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembagga negara.B. Anggota DPD tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Presiden.C. Jumlah anggota DPD di setiap provinsi sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR.D. Seluruh anggota DPD adalah anggota MPR.E. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat- syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak, kecuali ...A. Mengajukan usul RUUB. Mengajukan pertanyaanC. Menyampaikan usul dan pendapatD. ImunitasE. Interpelasi
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak-hak, yaitu ...A. interpelasi, angket, dan menyatakan pendapatB. interpelasi, angket, dan imunitasC. menyatakan pendapat, angket, dan imunitasD. mengajukan pertanyaan, angket, dan interpelasiE. angket, interpelasi, dan imunitas
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu ...A. legislasi, konstitutif, dan pengawasanB. anggaran, legislasi, dan legislatifC. legislasi, anggaran, dan pengawasanD. anggaran, pengawasan, dan konstitutifE. konstitutif, legislatif, dan anggaran
- Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa kedudukan sebagai berikut, kecuali ...A. Sebagai pelaksana fungsi konstitutifB. Susunannya diatur dalam undang- undangC. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umumD. Seluruh anggota DPR adalah anggota MPRE. DPR tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Presiden
- Di bawah ini tugas dan wewenang Presiden RI sebagai Kepala Negara, kecuali ...A. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan UdaraB. Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan Negara lainC. Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undangD. Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, mengangkat duta dan konsul, serta menerima penem patan duta negara lainE. Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar
- Tugas dan wewenang Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan fungsi eksekutif dan fungsi legislatif), kecuali ...A. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan UdaraB. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinyaaC. Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPRD. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)E. Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, anggota MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut, kecuali ...A. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPRB. Menyatakan pendapatC. Membela diriD. ImunitasE. Protokoler
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan susunan keanggotaan terdiri dari anggota DPR dan DPD hasil pemilihan umum, memiliki kedudukan sebagai ...A. lembaga negara dan pelaksana fungsi kontrolB. lembaga negara dan pelaksana fungsi konstitutifC. lembaga negara dan pelaksana fungsi legislasiD. lembaga negara dan pelaksana fungsi amandemenE. lembaga negara dan pelaksana fungsi pengawasan
- Kelembagaan negara merupakan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UD 1945. Setelah UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara adalah ...A. MPR, Presiden, DPR, Watimpres, MA, MK, dan BPKB. MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPKC. MPR, Presiden, DPR, MA, MK, DPA, dan BPKD. MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan DPAE. MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan Watimpres
- Jaminan mengenai hak asasi anak dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diatur dalam ...A. Pasal 28B ayat 2 UUD 1945B. Pasal 28A UUD 1945C. Pasal 28C ayat 1 dan 2 UUD 1945D. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945E. Pasal 28F UUD 1945
- Dalam isi UUD 1945 setelah diamandemen 4 kali, lembaga kepresidenan diatur dalam pasal ...A. 2 dan 3B. 4-16C. 18-18BD. 19-22DE. 22C-22D
- Identitas nasional Indonesia telah diatur di dalam UUD 1945, yaitu ...A. Pasal 31 dan 32B. Pasal 33 dan 34C. Pasal 35 dan 36D. Pasal 36 dan 37E. Pasal 30 dan 31
- Sistem pemerintahan parlementer berlangsung di Indonesia pada periode ...B. Masa Konstitusi RISC. Masa UUDS 1950D. UUD 1945E. Orde baru
- Berikut merupakan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004, kecuali ...A. TAP MPRB. PerpuC. PepresD. Peraturan DaerahE. B, C, dan D benar
- Indonesia menganut Demokrasi Liberal pada masa ...A. Konsitusi RISB. UUD 1945 kurun waktu pertamaC. UUDS 1950D. UUD 1945 kurun waktu keduaE. UUD 1945 amandemen kedua
- Penghapusan lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dilakukan pada saat amandemen UUD 1945 yang ...A. PertamaB. KeduaC. KetigaD. KeempatE. Kelima
- Adanya lembaga baru yaitu DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial ditetapkan dalam amandemen UUD 1945 yang ...A. PertamaB. KeduaC. KetigaD. KeempatE. Kelima
- Tahun 2002 dalam Sidang Tahunan ditetapkan perubahan UUD keempat. Adapun perubahan-perubahan yang mendasar mengenai MPR adalah ...A. Susunan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPDB. MPR tidak lagi memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyatC. MPR tidak lagi menetapkan GBHND. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negaraE. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum secara langsung oleh rakyat
- Pada tahun 2001, MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas UUD 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar tentang Presiden adalah ...A. Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih langsung oleh rakyatB. Presiden dan atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dari jabatannyaC. Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan DPR dan DPD atas usul MPR berdasarkan keputusan Mahkamah KonstitusiD. Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPRE. Presiden mengangkat Ketua DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
- Pada tahun 2001, MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas UUD 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar tentang MPR, kecuali ...A. MPR tidak lagi memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyatB. MPR tidak lagi menetapkan GBHNC. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negaraD. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum secara langsung oleh rakyatE. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas usul DPR ber dasarkan keputusan Mahkamah Agung
- Dalam Sidang Tahunan tahun 2000 diadakan perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, dan dalam amandemen ini ditegaskan tentang ...A. Fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Untuk melak- sanakan fungsinya, DPR mempunyai hak-hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapatB. Penyempurnaan pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, penyem purnaan pasal 28 ditambah pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)C. Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyempurnaan pasal 30 tentang Pertahanan KeamananD. A, B, dan C benarE. Hanya A dan C yang benar
- Amandemen UUD 1945 pertama ditetapkan pada tanggal ...A. 14 Oktober 1999B. 17 Oktober 1999C. 19 Oktober 1999D. 21 Oktober 1999E. 22 Oktober 1999
- Pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 22 Oktober 1999 diadakan sidang umum MPR hasil pemilu 7 Juni 1999 salah satunya menetapkan perubahan pertama UUD 1945. Perubahan penting dalam amandemen pertama yang ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999 adalah ...A. dibatasinya masa jabatan Presiden paling banyak 2 masa jabatanB. ditegaskannya tentang fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan)C. bahwa pemegang kekuasaan pembentuk UU adalah DPR, bukan lagi PresidenD. A dan B benarE. A dan C benar
- Sidang MPRS pada tahun 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia tetap sampai terpilihnya hasil pemilu dengan ketetapan ...A. (TAP MPRS No.XLIIV MPRS/1968)B. (TAP MPRS No.XLIV/MPRS/1968)C. (TAP MPRS No.XLV/MPRS/1968)D. (TAP MPRS No.XLVV MPRS/1968)E. (TAP MPRS No.XLVIV MPRS/1968)
- Sidang MPRS pada tahun 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden Republik Indonesia dengan ketetapan ...A. (TAP MPRS No.XXXIIV MPRS/1967)B. (TAP MPRS No.XXXIV/MPRS/1967)C. (TAP MPRS No.XXXV/MPRS/1967)D. (TAP MPRS NoXXXVI/MPRS/1967)E. (TAP MPRS No.XXXV/MPRS/1967)
- Perhatikanlah pernyataan berikut !a. Bubarkan PKIb. Turunkan Presiden Soekarnooc. Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKId. Turunkan h arga-harga/perbaikan ekonomie. Laksanakan pemilihan umumDengan dipelopori oleh pemuda/mahasiswa, rakyat menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA), yaitu ...A. 1,2, dan 3B. 2, 3, dan 4C. 1, 3, dan 4D. 1, 2, 3, dan 4E. 3, 4, dan 5
- Dalam kurun waktu berlakunya UUDS 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, telah terjadi pergantian kabinet karena dijatuhkan DPR sebanyak ...A. 5 (lima) kaliB. 6 (enam) kaliC. 7 (tujuh) kaliD. 8 (delapan) kaliE. 17 (tujuh belas) kali
- UUDS 1950 menganut sistem kabinet parlementer, artinya ...A. Presiden tidak memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden sekadar "konstitusional" belaka. Kekuasaan pemerintah di tangan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteriB. Para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada DPR/ParlemenC. Para menteri yang dipimpin oleh presiden dan bertanggung jawab kepada DPR/parlemenD. Menganut Landasan Demokrasi Liberal UUDS yang mengutamakan kebebasan individuE. Pilihan A, B, dan D benar
- Pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), posisi Presiden adalah sebagai ...A. Kepala Negara dan Pemimpin MenteriB. Kepala PemerintahanC. Kepala Negara dan PemerintahanD. Pemimpin MenteriE. Kepala Negara
Silahkan Baca pembahasan mengenai soal TWK CPNS PPPK 2021 disini dan jangan lupa untuk download pembahasan dan contoh soal lainnya di link ini .
Posting Komentar