- Perencanaan pembuatan UUD 1945 sudah dilakukan sejak tanah air kita masih dalam kependudukan tentara Jepang. Pada masa itu Indonesia berhasil memperoleh sebuah Rencana Undang-Undang Dasar (UUD).
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirnya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : B
- Perencanaan UUD dilakukan pada masa sidang yang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dan masa kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirnya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : B
Yang bertugas merancang UUD 1945 adalah Panitia Kecil.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirnya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : B
Panitia Sembilan diketuai oleh Drs. Moh. Hatta.
Inti dari pertanyaan adalah : sojarah lahirnya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : C
Panitia Kecil terdiri dari tujuh orang yang diketuai oleh Prot. Dr. Soepomo.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirnya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : C
Panitia kecil ini terdiri dari 7 orang, yaitu seorang Ketua Prof. Dr. Soepomo, dengan anggotanya, yaitu Mr. Wongsonegoro, Sukardjo, Mr.A. Maramis, Mr. R. Pandji Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Sukiman.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirnya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : A
UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirmya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : E
UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirnya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : D
Di dalam UUD 1945 secara sah Negara Indonesia berbentuk republik yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirmya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : E
UUD 1945 walaupun secara resmi tidak menggunakan nama UUD Sementara namun UUD 1945sejaksemula oleh pembentukannya dimaksud bersifat sementara yang hal ini dapat dilihat dalam Aturan Tambahan Pasal 2.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirnya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : B
Alasan pemberian sifat sementara pada UUD 1945 diperkirakan pembentuk UUD 1945 sendiri masih belum merupakan badan respresentatif untuk menetapkan UUD.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirnya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : A
Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah UUD 1945, UUD 1945 Amandemen, Konstitusi RIS, dan UUDS.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirmya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : D
UUD di Indonesia yang berlaku dua kali di Indonesia adalah UUD 1945, yaitu periode setelah
Proklamasi Kemerdekaan dan periode setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirmya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : A
Yang menyatakan kembali ke UUD 1945 adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 disebabkan Badan Konstituante belum bisa membuat UUD yang baru.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirnya UUD 1945
Maka jawabannya adalah : C
Yang mengesahkan UUDS adalah KNIP.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirnya UUDS
Maka jawabannya adalah : C
UUDS secara resmi berlaku 17 Agustus 1950.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirnya UUDS
Maka jawabannya adalah : B
UUDS hanya bersifat sementara, oleh karena itu Badan Konstituante harus segera dibuat UUD yang baru.
Inti dari pertanyaan adalah : sejarah lahirnya UUDS
Maka jawabannya adalah : A
Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah UUD 1945 adalah MPR.
Inti dari pertanyaan adalah : amandemen UUD 1945
Maka jawabannya adalah : D
UUD 1945 disebut sebagai konstitusi rigid karena pada waktu perubahannya harus dilakukan dengan persetujuan sekurang kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang.
Inti dari pertanyaan adalah : Jenis Konstitusi
Maka jawabannya adalah : E
Amandemen UUD 1945 terjadi empat kali :
a. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
b. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
c. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001.
d. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
Inti dari pertanyaan adalah : amandemen UUD 1945
Maka jawabannya adalah : D
Amandemen UUD 1945 terjadi empat kali :
a. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
b. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
c. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001
d. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
Inti dari pertanyaan adalah : amandemen UUD 1945
Maka jawabannya adalah : B
Amandemen UUD 1945 terjadi empat kali :
a. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
b. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
C. Amandemen ketiga disahkan Ptanggal 10 November 2001.
d. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
Inti dari pertanyaan adalah : amandemen UUD 1945
Maka jawabannya adalah : C
Amandemen UUD 1945 terjadi empat kali :
a. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
b. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
c. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001.
d. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
Inti dari pertanyaan adalah : amandemen UUD 1945
Maka jawabannya adalah : A
Amandemen UUD 1945 terjadi empat kali :
a. Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
b. Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
c. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001.
d. Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
Inti dari pertanyaan adalah : amandemen UUD 1945
Maka jawabannya adalah : D
Amandemen pertama dilakukan pada era Presiden B. J. Habibie.
Inti dari pertanyaan adalah : amandemen UUD 1945
Maka jawabannya adalah : C
Amandemen kedua dilakukan pada era Presiden K. H. Abdurrahman Wahid.
Inti dari pertanyaan adalah : amandemen UUD 1945
Maka jawabannya adalah : D
Amandemen ketiga dilakukan pada era residen Megawati.
Inti dari pertanyaan adalah : amandemen UUD 1945
Maka jawabannya adalah : B
Setelah amandemen UUD 1945, kedudukan MPR adalah lembaga tinggi negara.
Inti dari pertanyaan adalah : amandemen UUD 1945
Maka jawabannya adalah : D
Amandemen keempat dilakukan pada era Presiden Megawati.
Inti dari pertanyaan adalah : amandemen UUD 1945
Maka jawabannya adalah : B
Kesepakatan dasar MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945 adalah Pembukaan UUD 1945 tidak akan dirubah karena memuat
Dasar Negara, yaitu Pancasila.
Inti dari pertanyaan adalah : amandemen UUD 1945
Maka jawabannya adalah : D
Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945.
Inti dari pertanyaan adalah : konstitusi
Maka jawabannya adalah : D
Rumusan Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea empat.
Inti dari pertanyaan adalah : Pembukaan UUD 1945
Maka jawabannya adalah : D
Pernyataan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka, hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea satu.
Inti dari pertanyaan adalah : Pembukaan UUD 1945
Maka jawabannya adalah : D
Bentuk pemerintahan Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 adalah Republik
Inti dari pertanyaan adalah : Batang Tubuh UUD 1945
Maka jawabannya adalah : D
Yang disebut Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang orang dari bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara.
Inti dari pertanyaan adalah : warga negara Indonesia
Maka jawabannya adalah : A
Pada masa demokrasi terpimpin Indonesia memakai konstitusi UUD 1945.
Inti dari pertanyaan adalah : UUD yang pernah berlaku di Indonesia
Maka jawabannya adalah : B
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada siding Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 merupakan bunyi dari Pasal 1 Aturan Tambahan.
Inti dari pertanyaan adalah : Aturan Tambahan UUD 1945
Maka jawabannya adalah : A
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini,
UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, merupakan bunyi dari Pasal 2 Aturan Tambahan.
Inti dari pertanyaan adalah : Aturan Tambahan UUD 1945
Maka jawabannya adalah : B
Berikut ini yang merupakan salah satu makna dari Pembukaan UUD 1945 alinea kedua adalah adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
Inti dari pertanyaan adalah : Pembukaan UUD 1945
Maka jawabannya adalah : A
- Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup terjadi pada masa UUD 1945 periode kedua tahun 1959-1966, tepatnya tanggal 15 Mei 1963.
Inti dari pertanyaan adalah : demokrasi terpimpin
Maka jawabannya adalah : B
Bab I Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara.
Inti dari pertanyaan adalah : Batang Tubuh UUD 1945
Maka jawabannya adalah : C
Bab 1 Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Inti dari pertanyaan adalah : Batang Tubuh UUD 1945
Maka jawabannya adalah : A
Bab II Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang kekuasaan Pemerintahan Negara.
Inti dari pertanyaan adalah : Batang Tubuh UUD 1945
Maka jawabannya adalah : B
Bab V Batang Tubuh UUD 1945 membahas tentang Kementrian Negara.
Inti dari pertanyaan adalah : Batang Tubuh UUD 1945
Maka jawabannya adalah : D
Bab VI batang tubuh UUD 1945 membahas tentang Pemerintah Daerah.
Inti dari pertanyaan adalah : Batang Tubuh UUD 1945
Maka jawabannya adalah : E
Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1.
Inti dari pertanyaan adalah : Batang Tubuh UUD 1945
Maka jawabannya adalah : A
Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1.
Inti dari pertanyaan adalah : Batang Tubuh UUD 1945
Maka jawabannya adalah : A
Yang mengatur bendera negara adalah Merah Putih adalah UUD 1945 Pasal 35.
Inti dari pertanyaan adalah : Batang Tubuh UUD 1945
Maka jawabannya adalah : C
Yang mengatur bahasa negara adalah Bah Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 36.
Inti dari pertanyaan adalah : Batang Tubuh UUD 1945
Maka jawabannya adalah : D
Usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden/wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (A.)
Sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan negara RI menganut sistem konstitusional bahwa kekuasaan tertinggi di tangan Rakyat (D.)
Negara Indonesia adalah Negara hukum bukan negara berdasarkan Kekuasaan (A.)
1. Rancangan pernyataan Indonesia merdeka
2. Rancangan Pembukaan UUD 1945
3. Rancangan Pasal-pasal UUD 1945
D. 1, 2, dan 3
Rapat terakhir sebelum diumumkannya kemerdekaan Indonesia, berlangsung di rumah Laksamana Maeda (A.)
BPUPKI yang bertugas menyusun Dasar Indonesia Merdeka (Undang- Undang Dasar) diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan didampingi seorang Ketua Muda bernama R.P. Soeroso (A.)
Perdana Menteri Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia melalui ucapannya pada 7 September 1944 adalah Koiso (A.)
Contoh konvensi yang masih terpelihara hingga saat ini dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia hingga saat ini adalah Pidato kenegaraan 16 Agustus (B.)
Aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan disebut konvensi (A.)
Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa urutan ketiga dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Pemerintah (D.)
Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat control (A.)
Menurut amendemen keempat UUD 1945 dinyatakan bahwa Penjelasan tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945 (D.)
UUD 1945 untuk pertama kalinya diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskahnya pertama kali dimuat secara resmi dalam Berita Negara, yaitu Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946 (A.)
Berikut ini adalah sebab-sebab perlunya amandemen atas UUD 1945, kecuali UUD 1945 bersifat singkat (A.)
Sebagai hukum dasar tertulis, UUD 1945 mengikat Pemerintah, Lembaga Negara, Lembaga Masyarakat, setiap Warga Negara Indonesia, dan setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia (A.)
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah yang fundamental karena memuat berbagai unsur mutlak, kecuali Dasar falsafah Negara (B.)
Konstitusi Republik Indonesia Serikat disetujui semua pihak pada saat berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda (A.)
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak berlaku di salah satu ibukota provinsi di Indonesia, yaitu Jogjakarta (D.)
Dalam kurun waktu 1945-1949, di Indonesia terjadi perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer melalui suatu maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 1945 (C.)
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) berlaku di Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 (A.)
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) di Indonesia berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 (A.)
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebaga urusan pemerintah pusat, yaitu Agama, Kehakiman dan HAM, Pertahanan, dan Luar Negeri (A.)
1. Merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Sebagai pelaksana fungsi auditif, operatif, rekomendasi, judikatif.
3. Berkedudukan di ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
4. Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden.
5. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.
A. 1,2, 3, 4, dan 5
Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK), kecuali Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (E.)
1. Bersifat mandiri.
2. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
3. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang
A. 1, 2, dan 3
Manakah dari pernyataan di atas yang merupakan kedudukan Mahkamah Agung ?
1. Sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi bagi semua peradilan terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh pengaruh lainnya.
2. Susunan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang.
3. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung
5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahka mah Agung diatur dalam undang-undang
D. 1, 2, 3, 4, dan 5
Manakah dari pilihan berikut yang bukan merupakan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ? Anggota DPD tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Presiden (B.)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak, kecuali Interpelasi (E.)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak-hak, yaitu interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat (A.)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan (C.)
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa kedudukan sebagai berikut, kecuali Sebagai pelaksana fungsi konstitutif (A.)
Di bawah ini tugas dan wewenang Presiden RI sebagai Kepala Negara, kecuali Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut
Undang-Undang Dasar (
E.)
Tugas dan wewenang Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan fungsi eksekutif dan fungsi legislatif), kecuali Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (A.)
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, anggota MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut, kecuali Imunitas (D.)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan susunan keanggotaan terdiri dari anggota DPR dan DPD hasil pemilihan umum, memiliki kedudukan sebagai lembaga negara dan pelaksana fungsi konstitutif (B.)
Kelembagaan negara merupakan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UD 1945. Setelah UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK (B.)
Jaminan mengenai hak asasi anak dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diatur dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 (A.)
Dalam isi UUD 1945 setelah diamandemen 4 kali, lembaga kepresidenan diatur dalam pasal 4-16 (B.)
Identitas nasional Indonesia telah diatur di dalam UUD 1945, yaitu Pasal 35 dan 36 (C.)
Sistem pemerintahan parlementer berlangsung di Indonesia pada periode Masa UUDS 1950 (C.)
Berikut merupakan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004, kecuali TAP MPR (A.)
Indonesia menganut Demokrasi Liberal pada masa UUDS 1950 (C.)
Penghapusan lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dilakukan pada saat amandemen UUD 1945 yang Keempat (D.)
Adanya lembaga baru yaitu DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial ditetapkan dalam amandemen UUD 1945 yang Ketiga (C.)
Tahun 2002 dalam Sidang Tahunan ditetapkan perubahan UUD keempat. Adapun perubahan-perubahan yang mendasar mengenai MPR adalah Susunan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD (A.)
Pada tahun 2001, MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas UUD 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar tentang Presiden adalah Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR (D.)
Pada tahun 2001, MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas UUD 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar tentang MPR, kecuali MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas usul DPR ber dasarkan keputusan Mahkamah Agung (E.)
Dalam Sidang Tahunan tahun 2000 diadakan perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, dan dalam amandemen ini ditegaskan tentang Fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Untuk melak- sanakan fungsinya, DPR mempunyai hak-hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, Penyempurnaan pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, penyem purnaan pasal 28 ditambah pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyempurnaan pasal 30 tentang Pertahanan Keamanan.
D. A, B, dan C benar
Amandemen UUD 1945 pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 (C.)
Pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 22 Oktober 1999 diadakan sidang umum MPR hasil pemilu 7 Juni 1999 salah satunya menetapkan perubahan pertama UUD 1945. Perubahan penting dalam amandemen pertama yang ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999 adalah dibatasinya masa jabatan Presiden paling banyak 2 masa jabatan, bahwa pemegang kekuasaan pembentuk UU adalah DPR, bukan lagi Presiden .
E. A dan C benar
Sidang MPRS pada tahun 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia tetap sampai terpilihnya hasil pemilu dengan ketetapan TAP MPRS No.XLIV/MPRS/1968 (B.)
Sidang MPRS pada tahun 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden Republik Indonesia dengan ketetapan TAP MPRS No.XXXIIV MPRS/1967 (A.)
Dengan dipelopori oleh pemuda/mahasiswa, rakyat menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (
TRITURA), yaitu :
(1) Bubarkan PKI
(3) Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI
(4) Turunkan h arga-harga/perbaikan ekonomi
C. 1, 3, dan 4
Dalam kurun waktu berlakunya UUDS 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, telah terjadi pergantian kabinet karena dijatuhkan DPR sebanyak 7 (tujuh) kali (C.)
UUDs 1950 menganut sistem kabinet parlementer, artinya Presiden tidak memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden sekadar "konstitusional" belaka. Kekuasaan pemerintah di tangan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri , Para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada DPR/Parlemen , Menganut Landasan Demokrasi Liberal UUDS yang mengutamakan kebebasan individu .
Pilihan A, B, dan D benar (E.)
Pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), posisi Presiden adalah sebagai Kepala Negara (E.)
Posting Komentar